Siaran Pers / Peringatan Publik

Badan POM Percepat Pelaksanaan DAK Non-Fisik POM 2021 melalui Pembinaan dan Monitoring Kinerja di Wilayah Regional Timur II

20 April 2021 11:02 WIB Dilihat 746 Kali Kerjasama dan Humas

SIARAN PERS

Badan POM Percepat Pelaksanaan DAK Non-Fisik POM 2021 melalui Pembinaan dan Monitoring Kinerja di Wilayah Regional Timur II

 

Denpasar – Badan POM terus berupaya melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui sinergisme dengan berbagai lintas sektor, termasuk Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2020, Badan POM telah memberikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) untuk 319 Kabupaten/Kota. Di tahun 2021 ini, pemberian DAK NF POM telah disetujui untuk disalurkan kepada 419 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

 

Sebagai tindak lanjut dari pemberian DAK NF POM 2021, maka diperlukan pengawalan terhadap pemberian DAK tersebut melalui pembinaan dan monitoring kinerja Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Selasa (20/04), Badan POM menggelar “Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 Wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat” di Legian, Bali.

 

“Adanya forum ini diharapkan dapat menjaring komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah Regional Timur untuk melakukan percepatan pelaksanaan DAK NF POM 2021,” harap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam sambutan sekaligus pemberian arahan di awal acara.

 

“Forum ini sekaligus dapat menggali permasalahan dan kendala dari masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga dapat diberikan solusi yang tepat dalam rangka peningkatan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan,” tambahnya kembali.

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF POM Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran secara keseluruhan dari Kabupaten/Kota hingga 5 April 2021 hanya mencapai 63,34%. Namun demikian, capaian output masih lebih baik, di mana kinerja kegiatan tertinggi terdapat pada kegiatan pengujian sampel, yaitu sebesar 78,57%.

 

Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap penggunaan DAK NF POM TA 2020, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran DAK NF POM di tahun tersebut. Hal yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek Sumber Daya Manusia, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan.

 

“Kondisi ini perlu dicermati lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah terdapat indikasi penyusunan satuan biaya kegiatan yang tidak efektif dan efisien,” tegas Kepala Badan POM kepada peserta luring dan daring yang berasal dari 55 Kabupaten/Kota di wilayah Regional Timur II (Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat).

 

Selain memaparkan hasil evaluasi di tahun 2020, Kepala Badan POM juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengupayakan terlaksananya kegiatan DAK NF POM TA 2020, sekalipun sedang di masa pandemi COVID-19. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya akan menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun langkah-langkah konkret perbaikan dan percepatan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2021 ini. Dalam hal ini, Badan POM akan terus bekerja sama dan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengawasan dalam rangka penjaminan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat dan Makanan.

 

Informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, WhatsApp 0811-9181 533, e-mail halobpom@pom.go.id, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia