Siaran Pers / Peringatan Publik

Bangga Buatan Indonesia, Badan POM Dukung Produk UMKM Berdaya Saing

8 Juli 2020 14:14 WIB Dilihat 1084 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

Bangga Buatan Indonesia,

Badan POM Dukung Produk UMKM Berdaya Saing

 

 

Jakarta - Industri Obat dan Makanan, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurunnya daya beli masyarakat sebagai efek pandemi turut menjadi faktor utama sulitnya UMKM bertahan menghadapi bencana global ini. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia lebih memilih produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat pentingnya hal ini, pada bulan Mei lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GN-BBI). Gerakan tersebut digalakkan sebagai wujud dukungan pemerintah untuk UMKM Indonesia, terutama yang terdampak pandemi COVID-19.

 

Presiden mendorong masyarakat agar membeli produk-produk karya anak bangsa. “Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, mendorong kita bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang. Karya-karya anak bangsa ini harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita dukung, harus kita beri ruang seluas-luasnya, harus kita manfaatkan dan kita gunakan untuk keselamatan dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” pesan Presiden dalam peresmian GN-BBI. Melalui GN-BBI, masyarakat diharapkan memberikan dukungan agar produk-produk buatan Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mendukung daya saing produk nasional untuk memajukan perekonomian bangsa, terutama terkait Industri Obat dan Makanan, Badan POM terus memberikan dukungan, antara lain melalui kemudahan perizinan maupun pembinaan bagi UMKM Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Badan POM memiliki peranan penting sebagai salah satu akselerator yang dapat mendorong semangat UMKM untuk menciptakan produk yang berkualitas.

 

“Peningkatan kualitas UMKM perlu didukung oleh kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pihak yang berkepentingan. Salah satunya dengan menyediakan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM bahwa dalam memenuhi konteks supply dan demand masyarakat juga harus mengedepankan faktor kualitas,” ungkap Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya saat berkunjung ke Badan POM bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Standarisasi Nasional, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Selasa (07/07).

 

“Saya mendorong dan  menyambut baik upaya Badan POM yang berpihak pada UMKM. Badan POM agar terus melakukan tiga hal yaitu percepatan, penyederhanaan, dan pembinaan kepada UMKM. Melalui GN-BBI, kita dapat bekerja bersama, berkolaborasi untuk membantu UMKM agar dapat bertahan. Mari kita jadikan UMKM tuan rumah di negeri sendiri. Tuan rumah yang bermartabat, berdikari, dan inovatif,” ajak Luhut Binsar Panjaitan.

 

Badan POM sendiri terus melakukan berbagai untuk memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas UMKM, antara lain melalui bimbingan teknis (bimtek) Cara Pembuatan produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi keamanan dan mutu produk, pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun registrasi produk, coaching clinic sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk, pengembangan platform digital Istana UMKM, serta insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya maupun simplifikasi persyaratan.

 

“Kami memberikan keringanan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelayanan publik untuk UMKM, diantaranya Surat Rekomendasi Denah Bangunan untuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap tidak dikenakan biaya. Selain itu juga diberikan keringanan 50% biaya registrasi produk (pangan) industri mikro dan kecil, keringanan 70% biaya sertifikasi Industri Obat Tradisional, keringanan biaya sertifikasi UMKM obat tradisional yang menerapkan seluruh aspek CPOTB, serta keringanan 50% biaya sertifikasi CPKB untuk industri menengah dan 90% untuk industri mikro dan kecil, dari biaya sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk industri besar,” papar Kepala Badan POM, Penny K. Lukito.

 

Selama tahun 2019, Badan POM telah melakukan pendampingan terkait pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan kepada 484 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan yang baru merintis usahanya. Badan POM juga menyelenggarakan bimtek dan pendampingan 255 UMKM kepada pangan umum (selain produk pangan steril komersial) agar mereka dapat memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) Badan POM.

 

Melalui program Orang Tua Angkat UMKM Jamu, Badan POM telah melakukan bimtek kepada para pelaku usaha jamu gendong di Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo sebagai Destinasi Wisata Jamu. Untuk di Provinsi Jawa Tengah, tiga industri obat tradisional telah berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat yaitu PT. Sido Muncul Semarang, PT. Borobudur Semarang, dan PT. Konimex Sukoharjo.

 

Terhadap UMKM obat tradisional, Badan POM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap. Hingga Juni 2020, sebanyak 290 UMKM obat telah memperoleh sertifikat CPOTB bertahap.

 

Sementara itu, pembinaan teknis penerapan sistem mutu Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) diselenggarakan untuk UMKM kosmetik dalam mendorong peningkatan mutu produk yang dihasilkan sehingga berperan daya saing meningkat. Hingga Juni 2020, Badan POM telah mendampingi 124 UMKM kosmetik.

 

Semua upaya tersebut merupakan wujud komitmen Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk lokal khususnya melalui keberpihakan kepada UMKM sebagai langkah nyata mendukung GN-BBI. “Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM untuk memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, turut serta membangun struktur ekonomi dalam negeri yang produktif, dan berdaya saing, untuk kemajuan dan kemandirian bangsa,” tegas Kepala Badan POM.

 

Tidak sendirian, Badan POM bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain. Badan POM menginisiasi Program Terpadu Pengembangan UMKM Berdaya Saing Lintas Kementerian/Lembaga yang telah dicanangkan pada tanggal 7 Mei 2018 bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif. Program ini menjadi sarana pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan agar mampu bersaing di pasar domestik dan global.  Selain itu, Badan POM juga bekerja sama dengan e-commerce untuk membantu pemasaran produk UMKM.

 

Kepala Badan POM juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memilih, menggunakan, dan mencintai produk dalam negeri. “Kualitas produk dalam negeri tidak kalah dengan buatan luar negeri. Sudah seharusnya kita bangga dengan produk buatan Indonesia. Mari kita cintai produk Indonesia.” tutup Kepala Badan POM.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALOBPOM di nomor telepon 1500533, SMS 0-8121-9999-533, WhatsApp 0811-9181 533, e-mail halobpom@pom.go.id,  twitter@BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.