Berita Aktual

Badan POM Pastikan Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Yang Dilakukan Berkontribusi Pada Pembangunan Nasional

26 Februari 2021 17:55 WIB Dilihat 94 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta – Pada Tahun Anggaran 2020, Badan POM melaksanakan 18 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada satuan kerja pusat dan 10 Pro-PN pada lingkup Balai Besar/Balai POM, dan pelaksanaannya terus dikawal dan dipastikan implementasi DIPA Badan POM,  “Pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan fisik dipastikan mendukung secara nyata pencapaian sasaran visi dan misi Badan POM dalam memberikan kontribusi kinerja pembangunan nasional”, ungkap Kepala Badan POM, Penny K. Lukito pada saat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020, Jum’at (26/2). 
Kepala Badan POM menyampaikan bahwa Anggaran Belanja Badan POM TA 2020 digunakan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden yang menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia, dan pada tahun yang sama, Badan POM melakukan refocusing anggaran  untuk mendukung penanganan COVID-19, dan realisasinya mencapai  97,45%.
Laporan Keuangan ini merupakan pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta sebagai dokumen manajemen dalam mendukung perbaikan menerus untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dalam pelayanan publik untuk masyarakat Badan POM rampungkan Laporan Keuangan unaudited TA 2020 ini tepat waktu dan telah direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan POM.
Sebagaimana UU No 17 Tahun 2003 pasal 30 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, “maka penyerahan laporan keuangan ke BPK ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban sesuai UU”, Ujar Hary Azhar selaku Anggota VI, BPK RI.
Badan POM terus berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan laporan keuangan, untuk mempertahankan opini WTP. (HM-Chandra)
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat