Berita Aktual

Kolaborasi Badan POM – OKI Tingkatkan Kapasitas Regulator dan Industri Farmasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19

3 September 2020 15:50 WIB Dilihat 782 Kali Humas & DSP

Jakarta – Badan POM inisiasi pelaksanaan pertemuan teknis antara National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) dan Industri Obat dan Vaksin di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan fokus terkait upaya penanganan Pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Obat dan Vaksin dalam Perspektif Kerja Sama Negara-Negara OKI: “Dukungan Otoritas Regulator dalam Mendorong Kolaborasi dan Kerja Sama Obat dan Vaksin di Negara-Negara OKI” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (03/09).

 

Badan POM telah lakukan penjajakan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pertemuan dengan Tim Sekretariat OKI. Koordinasi tersebut menyepakati terlaksananya pertemuan teknis NMRAs dan Industri Obat dan Vaksin Negara-Negara OKI dalam bentuk workshop virtual yang direncanakan diselenggarakan pada bulan Oktober/November 2020. Agenda kegiatan berupa pertukaran informasi dan pengalaman terkait kerja sama pengembangan obat dan vaksin sekaligus pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19. Workshop rencananya akan menghadirkan pembicara dari sejumlah negara key players, yaitu negara anggota Vaccine Manufacturing Group (VMG) maupun negara yang tengah mengembangkan obat dan vaksin sebagaimana tercantum dalam WHO Landscape of COVID-19 Vaccine Development.

 

“Rencana ini sekaligus menjadi bentuk konkret dari akselerasi implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi yang telah dihasilkan dari pertemuan pertama Kepala NMRAs Negara Anggota OKI yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2018 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu Deklarasi Jakarta yang dituangkan dalam Rencana Aksi yang tujuannya meningkatkan kolaborasi di antara otoritas regulator obat negara anggota OKI dalam mendukung kemandirian obat dan vaksin tahun 2019-2021,” jelas Kepala Badan POM.

 

Sosialisasi hasil dari pertemuan pertama Kepala Otoritas Regulator Obat Negara Anggota OKI di Jakarta tersebut menjadi agenda utama dari FGD pada hari ini.  Kepala Badan POM memandang bahwa implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak. Terutama dalam peningkatan kemandirian dan ketersediaan obat dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi negara anggota OKI. Mengingat perkembangan pandemi COVID-19 yang masih terus menunjukkan penambahan kasus positif. Serta kenyataan bahwa sebagian besar negara anggota OKI masih mengalami keterbatasan akses dan keterjangkauan obat dan vaksin karena keterbatasan kapasitas industri farmasi yang dimiliki.

 

Sepakat dengan Kepala Badan POM, Director General Science and Technology OKI, Irfan Syaukat menyatakan hal yang sama. Menurutnya, kejadian pandemi seperti saat ini mengingatkan pentingnya memperkuat kolaborasi antara regulator serta industri obat dan vaksin. Yaitu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk memproduksi obat dan vaksin yang diperlukan sekaligus memastikan ketersediaannya.

 

“Pertemuan pertama Kepala NMRAs OKI menjadi pijakan bagi kita untuk terus berkolaborasi. Dan sekarang saatnya mengaktifkan mekanisme untuk meningkatkan kerja sama dalam riset dan produksi untuk memenuhi kebutuhan setiap negara anggota OKI,” ujar Irfan Syaukat.

 

Inisiatif Badan POM untuk mengadakan FGD serta rencana workshop virtual juga memperoleh apresiasi dari Dr. N. Paranietharan, perwakilan World Health Organization (WHO) di Jakarta. “Kegiatan ini penting untuk pengembangan obat dan vaksin COVID-19. Saat ini, yang penting adalah kita memberikan waktu bagi pelaksanaan proses uji klinik untuk memastikan apakah obat atau vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Kita perlu mempelajarinya dalam satu tahun ke depan,” tutur Dr. Paranietharan.

 

Kegiatan FGD hari ini diselenggarakan secara hybrid melalui virtual dan tatap muka, dengan diikuti oleh kementerian/lembaga, akademisi, serta industri farmasi yang terkait dengan pengembangan obat dan vaksin untuk COVID-19. FGD terdiri atas dua sesi. Sesi pertama membahas mengenai upaya diplomasi kerja sama di bidang obat dan vaksin serta overview pertemuan pertama NMRAs OKI dan rencana tindak lanjutnya melalui kerja sama obat dan vaksin. Sesi kedua membahas terkait kolaborasi dalam menghadapi peluang dan tantangan pengembangan dan kemandirian di bidang obat dan vaksin COVID-19. Melalui FGD hari ini, Badan POM berharap untuk memperoleh masukan dari seluruh stakeholder terkait pelaksanaan workshop virtual yang akan diselenggarakan pada akhir tahun tersebut.

 

Untuk mendukung ketersediaan dan kemandirian negara-negara OKI dalam memenuhi “affordable medicines” termasuk vaksin COVID-19, dibutuhkan komitmen bersama baik sesama negara OKI maupun secara nasional. “Mohon dukungan dan kerja sama berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Industri Farmasi untuk mempercepat implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi, guna meningkatkan kolaborasi dan peran strategis Indonesia pada forum OKI, melalui penyelenggaraan workshop regulator dan industri obat dan vaksin di negara anggota OKI akhir tahun ini.” Tutup Kepala Badan POM. (HM-Herma)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan