Berita Aktual

Utamakan Efektivitas dan Efisiensi Bisnis Proses untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik

27 April 2018 11:37 WIB Dilihat 967 Kali Humas & DSP

Jakarta - Kamis (26/4) BPOM menyelenggarakan rapat Finalisasi Hasil Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM. Rapat dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Utama, Elin Herlina, dan diikuti oleh Tim Quality Management Representatives BPOM serta Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dari unit-unit kerja di lingkungan BPOM.

 

Rapat yang berlangsung selama 2 hari tersebut bertujuan memfinalisasi hasil pembahasan terhadap peta bisnis proses, subbisnis proses, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro BPOM yang telah dilakukan selama dua bulan terakhir.

 

"Penetapan bisnis proses BPOM ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 43 Peraturan Presiden No. 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengharuskan BPOM menyusun suatu peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat. Peninjauan bisnis proses ini juga untuk menyesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di BPOM", papar Sekretaris Utama saat membuka kegiatan.

 

Dijelaskan pula bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi bisnis proses seperti yang disebutkan di atas, saat ini BPOM merujuk pada prinsip SERA (Simplifikasi Elimination, Re-Engineering, dan Automation), sehingga terdapat beberapa perubahan berupa penambahan, penyederhanaan, atau penggabungan pada bisnis proses, subbisnis proses, atau SOP Makro dari yang sebelumnya sudah ada.

 

Tahapan peninjauan ulang bisnis proses ini termasuk bentuk dari penerapan reformasi birokrasi dalam program penguatan tatalaksana, yaitu melalui Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015. Tahapan ini menjadi salah satu upaya BPOM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

"Format bisnis proses dan sebagainya yang saat ini disusun sudah sesuai dengan yang diundangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita patut berbangga karena proses pembahasan bisnis proses di BPOM termasuk yang cukup cepat dan kita seringkali dijadikan acuan dalam hal pembuatan bisnis proses ini". jelas Sekretaris Utama lagi.

 

Untuk tahapan selanjutnya setelah tahap finalisasi dalam 2 hari ini adalah persetujuan terhadap keseluruhan bisnis proses BPOM di level Pimpinan. Untuk itu, diharapkan agar proses pembahasan dapat berjalan dengan efektif, sehingga bisnis proses BPOM dapat segera dilegalkan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan BPOM. (HM-Herma)

 

Biro Humas dan DSP