Bali – BPOM bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkolaborasi dalam Workshop on Good Regulatory Practices di Bali, 24–26 September 2025. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas BPOM dalam penerapan regulasi pengawasan obat di Indonesia. Pelatihan yang difasilitasi oleh pakar dari WHO ini diikuti 24 peserta (luring) dan 100 silent observer (daring) dari BPOM Pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pelatihan ini sebuah platform strategis untuk bersama memperkuat sistem regulasi dengan praktik yang baik, termasuk kolaborasi lintas sektor. “Kami akan mengeksplorasi strategi praktis, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan membangun kapasitas teknis untuk memenuhi standar global, untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien dan andal,” jelasnya dalam pembukaan workshop, Rabu (24/9/2025).
Sistem regulasi yang kuat memungkinkan pengawasan dilakukan secara optimal sehingga obat dan vaksin yang beredar terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Tak hanya itu, dengan regulasi berstandar global menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam pengawasan obat dan vaksin. Dengan demikian, kredibilitas BPOM secara langsung ikut memengaruhi kredibilitas industri farmasi tanah air karena produk yang dihasilkan telah memenuhi standar global.
Pelatihan ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan BPOM meraih pengakuan WHO Listed Authority/WLA. Taruna menceritakan, perjuangan BPOM menuju WLA penuh tantangan dan menuntut transformasi sistem pengawasan berkelanjutan. “Sejak tahun lalu, kami telah menyelesaikan sebagian besar tahapan proses penilaian WLA dan saat ini sedang menjalani evaluasi kinerja untuk registrasi dan izin edar, serta pengawasan uji klinis,” kenangnya bercerita.
Karena itu, BPOM terus berkomitmen kuat menerapkan 9 prinsip good regulatory practices (GRP), yakni legalitas, konsistensi, independensi, imparsialitas, proporsionalitas, fleksibilitas, kejelasan, efisiensi, dan transparansi. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, ia optimis dapat menghasilkan regulasi berkualitas tinggi, memastikan pengambilan keputusan yang tepat demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.
“Kami memahami bahwa mencapai status WLA secara penuh membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan teknis, melainkan juga membutuhkan keunggulan kelembagaan, transparansi, dan komitmen teguh untuk perbaikan berkelanjutan,” lanjutnya optimistis.
Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi sejumlah pimpinan unit kerja BPOM Pusat dan UPT yang memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan. “Partisipasi aktif anda memperkuat misi bersama kita untuk memperkuat sistem regulasi dan menjunjung tinggi keamanan, khasiat, dan mutu obat demi kepentingan Indonesia dan dunia,” tegas Taruna Ikrar.
Sementara itu, Team Lead of Regulatory System Strengthening from WHO Headquarter Alireza Khadem mengatakan Indonesia adalah negara penting dan prioritas sebagai produsen utama vaksin selama bertahun-tahun. “Kontribusi Indonesia sangat besar dalam produksi, pengendalian, dan distribusi produk kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alireza menyebut peran Indonesia di kancah internasional telah terjalin dengan baik dan bermanfaat. Dia mencontohkan kolaborasi BPOM dengan sejumlah otoritas regulatori obat di negara lain. Bahkan menurutnya, Indonesia berperan sebagai teladan bagi otoritas regulatori negara lain melalui pedoman dan sistem regulasi yang baik. “Kami mendapat banyak manfaat dari kolaborasi dengan Indonesia selama tahun-tahun terakhir,” tambahnya.
Senada dengan itu, Team Lead for Health Systems of WHO Indonesia Roderick Salenga menyebut pelatihan ini bertujuan memperkuat regulasi di tingkat nasional dan lokal. Dengan begitu, masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat memperoleh akses yang adil terhadap produk kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. “Praktik regulasi yang baik merupakan fondasi penting bagi sistem kesehatan yang tangguh dan tepercaya,” ucapnya.
Menurut Roderick, regulasi yang efisien, transparan, dan berbasis bukti adalah prasyarat mutlak untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang akhirnya sampai kepada masyarakat luas. Workshop ini dirancang secara praktis dan interaktif, dengan metode studi kasus, diskusi sejawat, serta penerapan prinsip GRP ke dalam konteks nyata. Peserta diharapkan aktif berbagi pengalaman, baik dari tingkat nasional maupun daerah, agar pembelajaran menjadi dua arah.
Lebih lanjut, Ia menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem regulasi yang selaras dengan praktik terbaik internasional, mencakup pengembangan sumber daya manusia, jaminan mutu, percepatan akses obat dan vaksin, serta harmonisasi dengan standar global. WHO mengapresiasi kepemimpinan nasional dan keterbukaan kerja sama yang telah terjalin.
Senior Health Specialist dari Asian Development Bank (ADB) Ye Xu menyampaikan kehormatan besar dapat hadir dan mewakili lembaganya pada pembukaan pelatihan penting ini. Baginya, pelatihan ini bukan hanya sebagai dialog teknis, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan Indonesia memperkuat keunggulan regulasi dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Ye Xu mengatakan upaya BPOM untuk meraih WLA dinilai sebagai bukti kepemimpinan visioner dan keteguhan institusional, sekaligus menunjukkan nilai kolaborasi antara lembaga nasional, mitra internasional, dan institusi pembangunan. “ADB menegaskan komitmennya sebagai mitra sejak tahun 2004 dengan dukungan pada penguatan sistem regulasi, laboratorium fungsional, dan kapasitas kelembagaan,” ucapnya
Workshop ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar peserta BPOM di seluruh Indonesia bersama pakar WHO untuk bertukar pengetahuan, memperkokoh semangat, dan mendorong kemajuan berkelanjutan. “Kami berkomitmen terus mendukung BPOM mencapai target strategisnya untuk menjadi otoritas yang diakui WHO,” tutup Ye Xu. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
