Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta para pendahulu bangsa termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Presiden menegaskan kembali komitmen kepemimpinannya yang berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali ikrar kepemimpinan yang Ia ucapkan sejak awal menjabat. "Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tegas Presiden Prabowo.
Semangat persatuan dan kedaulatan turut ditekankan oleh pimpinan parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa forum sidang ini merupakan pengingat komitmen kebangsaan. "Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan," ujar Ahmad Muzani.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menggarisbawahi pentingnya penguatan daerah demi kedaulatan nasional. "Dari ruang Sidang Bersama, dalam gedung yang sarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat, Indonesia berdaulat," tuturnya.
Merespons arahan kepala negara mengenai kehadiran nyata negara bagi masyarakat, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM siap menerjemahkan visi tersebut melalui fungsi pengawasan dan perlindungan kesehatan publik yang adaptif dan berbasis sains. Menurutnya, 4 pedoman presiden dalam menjalankan konstitusi, menjaga kepentingan nasional, menyelesaikan persoalan rakyat secara cepat, dan berorientasi ke masa depan menjadi pijakan utama transformasi kelembagaan BPOM, termasuk penguatan pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
"Pidato Presiden memberikan pesan yang sangat kuat bahwa setiap lembaga negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Regulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tetapi harus menjadi alat yang melindungi rakyat, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing bangsa," ungkap Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar menambahkan bahwa esensi perlindungan masyarakat oleh BPOM diwujudkan melalui jaminan keamanan, khasiat, mutu obat dan makanan, penindakan produk ilegal berisiko, serta percepatan hilirisasi riset kesehatan di dalam negeri demi kemandirian bangsa. "Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir untuk rakyat. Bagi BPOM, kehadiran itu diwujudkan melalui perlindungan kesehatan masyarakat, penguatan inovasi nasional, dan pengawasan yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara," pungkasnya. (HM-Syale)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sumber Foto: BPMI Sekretariat Presiden/Humas BPOM
