Jakarta – Senin (20/10/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima kunjungan kehormatan para Kepala Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) untuk wilayah Afrika Sub-Sahara, meliputi Nigeria, Tanzania, Kamerun, Zimbabwe, dan Senegal. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama regulatori di bidang farmasi dan kesehatan guna mendukung peningkatan ekspor dan investasi produk Indonesia di kawasan tersebut.
Kepala BPOM menyampaikan apresiasi atas dukungan Perwakilan RI dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya di sektor obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. “Sinergi BPOM dan Perwakilan RI sangat penting untuk memperluas kerja sama regulatori, memperkuat ketahanan kesehatan global, serta membuka akses pasar produk Indonesia yang aman dan berkualitas,” ujar Taruna.
Diplomasi regulasi BPOM di Afrika menunjukkan perkembangan positif. Dubes RI Tanzania Triyogo Jatmiko menekankan pentingnya kelanjutan kerja sama yang telah terjalin. “Kemitraan antara BPOM dan TMDA telah memberi dampak nyata, khususnya dalam mempercepat proses registrasi produk farmasi Indonesia di Tanzania. Kami melihat peluang pasar yang semakin terbuka bagi produk Indonesia yang terbukti berkualitas dan kompetitif di kawasan Afrika Timur,” ungkapnya.
Dubes RI Nigeria Bambang Suharto menyebut bahwa di Nigeria, 5 perusahaan farmasi Indonesia telah beroperasi dan kewajiban pendirian fasilitas produksi lokal membuka peluang penguatan kolaborasi pengawasan dengan National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC). Dubes RI Zimbabwe Arief Hidayat juga menyampaikan bahwa draf memorandum of understanding (MoU) BPOM–Zimbabwe sedang menunggu finalisasi dan mengusulkan familiarization trip bagi regulator Zimbabwe ke Indonesia.
Sementara itu, Dubes RI Kamerun Agung Cahaya Sumirat menyoroti peluang kerja sama farmasi dan pentingnya kerangka regulasi bilateral agar produk Indonesia dapat masuk tanpa hambatan tambahan. Minister Counsellor Kedutaan Besar RI (KBRI) Dakar, Senegal Aries Triyono pun berharap agar MoU pengawasan obat dapat segera diselesaikan untuk memperkuat kapasitas regulasi dan akses obat yang aman di negaranya.
Saat ini, BPOM telah menjalin kerja sama dengan sejumlah otoritas regulatori di Afrika, di antaranya Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA), Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento (ANARME) Mozambik, Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya, dan National Medicines and Poisons Board (NMPB) Sudan. Selain itu, BPOM tengah menyiapkan MoU dengan regulator di Senegal, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Botswana, dan Afrika Selatan yang mencakup pelatihan teknis, pertukaran informasi, serta penerapan regulatory reliance.
Sebagai bagian dari kontribusi Indonesia melalui Kerja Sama Selatan–Selatan (KSS), BPOM telah memfasilitasi study visit dan learning visit bagi regulator Tanzania dan Kenya, serta merencanakan pelatihan pengawasan vaksin bagi Ghana FDA pada tahun 2025. Inisiatif ini memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis negara-negara Afrika dalam pengembangan sistem regulasi obat dan makanan yang tangguh dan berbasis sains.
Mengakhiri diskusi, Kepala BPOM menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Afrika dalam memperkuat diplomasi regulasi, mengurangi hambatan non-tarif, serta meningkatkan daya saing dan pengakuan internasional produk Indonesia. “Kolaborasi erat antara BPOM dan Perwakilan RI menjadi kunci dalam memperluas kerja sama regulatori dan meningkatkan penerimaan internasional produk Indonesia. Percepatan penyelesaian MoU dengan regulator di Afrika akan memperkuat keamanan dan ketersediaan produk farmasi di Afrika,” tutup Taruna Ikrar. (KS-Vero/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
